FSGI dan SEGI Jakarta Meminta Klarifikasi Kadisdik Tentang Kepsek Brengsek, Kucing Dalam Karung, dan Pengangkatan Tak Sesuai Urutan Nomor Hasil Tes

Pengurus Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Serikat Guru Indonesia (SEGI) Jakarta terkejut membaca berita dalam wartakota.tribunnews.com (17/3) berjudul “Inilah Jawaban Kadisdik Baru Soal Sistem Lelang Jabatan Kepsek”, link http://wartakota.tribunnews.com/2015/03/17/inilah-jawaban-kadisdik-baru-soal-sistem-lelang-jabatan-kepsek. Ada beberapa pernyataan Kadisdik yang perlu kami meminta klarifikasi selaku organisasi profesi guru. “Kami ragu pada pemberitaan yang mengutip pernyataan Kadisdik, seperti Kepsek kucing dalam karung, dan kepsek brengsek, untuk itu diperlukan penjelasan dan klarifikasi benarkah peryataan tersebut dilontarkan Kadisdik”, ujar Heru Purnomo, Ketua Umum SEGI Jakarta.

“Agar pernyataan penilaian terhadap Kepsek menggambarkan fakta dan lebih menyakinkan masyarakat maka kami berharap, pertama Kadisdik mengumumkan secara terbuka siapa nama Kepsek Brengsek dan kucing dalam karung, kedua mengumumkan indikator kepsek brengsek, ketiga memberhentikan Kepsek yang terbukti melanggar hukum sesuai peraturan perundangan,” ujar Slamet Maryanto, Sekretaris Umum SEGI Jakarta.

Slamet menambahkan bahwa,”Harapan besar masyarakat Jakarta saat ini kepada Kadisdik adalah melaksanakan program yang sesuai dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta, yaitu upaya pencegahan dan pemberantasan Kepsek korupsi ketimbang pemberantasan Kepsek brengsek yang tidak jelas terukur indikatornya dan bukan skala prioritas dalam pembenahan pendidikan di DKI Jakarta”.

Klarifikasi FSGI dan SEGI Jakarta

1. Pengangkatan Kepsek Di Era Jokowi Sesuai Nomor Urut Hasil Tes

Mengutip pernyataan Kadisdik dalam media online berikut: “Namun, Arie menuding, pengangkatan Kepsek sudah tak sesuai urutan hasil tes lelang jabatan sejak masa Jokowi. Makanya dia menganggap ini bukan masalah penting. Bahkan, Arie dan Tim Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) juga melakukan wawancara ulang dengan Kepsek yang hendak diangkat. Hal yang tak dilakukan Jokowi di masanya”. (Kutipan dari wartakota.tribune.com 17/3).

“Pada Era Gubenur Jokowi, pengangkatan kepsek sesuai urutan hasil seleksi terbuka lelang jabatan Kepsek, saat itu pengangkatan nomor terakhir untuk Kepsek SMAN adalah Nengsih yang berada di urutan 122,  Nengsih ditempatkan di SMAN 73 Jakarta Utara, dan pada desember 2014 di mutasi ke SMAN 94 Jakarta Barat mendekati tempat tinggal yang bersangkutan,” ujar Jaka Sukardana.

Jaka menambahkan, "Mengapa sampai no urut 122 padahal jumlah SMAN hanya 117? Karena saat itu banyak kepsek definitif yang lulus lelang beberapa memasuki masa pensiun dalam hitungan bulan dan lainnya sudah menjabat dua periode kepsek (8 tahun) sehingga kepadanya di tawarkan jabatan sebagai pengawas sekolah".

2. Pengangkatan Retno Listyarti Sebagai Kepsek Sesuai urutan

"Masih banyak yang nilainya lebih tinggi dari Retno tapi tak diangkat. Ngga pada ribut tuh dulu. Sekarang sori aja, ini jamannya Ahok," ucap Arie. (Kutipan dari wartakota.tribune.com 17/3).

“Retno Listyarti diangkat menjadi Kepsek sesuai nomor urut, masih 10 kepsek yang nomor urutan di bawah Retno juga diangkat menjadi Kepsek, jadi tidak ada unsur KKN atas pengangkatan Retno, yang bersangkutan diangkat sesuai dengan ketentuan  dan hasil tes seleksi terbuka lelang jabatan Kepsek. Sebaiknya, dokumen hasil tes lelang kepsek dipelajari kembali agar Kadisdik yakin dengan klarifikasi kami,” ujar Ujang Subiatun, wakil ketua SEGI Jakarta.

Ujang menambahkan bahwa, "Tudingan pengangkatan Retno Listyarti sebagai kepsek berbau KKN dengan Jokowi sudah pernah dilontarkan oleh peserta lelang bernama Bambang Muhadi atau BM (SMKN 56) dalam tulisannya di Kompasiana dengan judul “saya dizolimi jokowi”, BM kecewa karena tidak diangkat sebagai kepsek walau ybs urutan 63 (SMKN jumlahnya hanya 63). Tulisan tersebut jelas mendeskreditkan Presiden Jokowi dan Retno Listyarti".

Retno tidak pernah menanggapi tulisan BM, namun justru di tanggapi masyarakat dengan serangan balik ke pihak BM, berikut beberapa link yang menjawab tuduhan BM terhadap Jokowi dan Retno:

http://edukasi.kompasiana.com/2014/03/26/menjawab-artikel-bambang-muhadi-saya-dizolimi-jokowi-642169.html

http://edukasi.kompasiana.com/2014/03/27/inilah-sebab-bambang-muhadi-tidak-lulus-lelang-kepala-sekolah-642233.html

http://edukasi.kompasiana.com/2014/03/27/siapa-sebenarnya-retno-listyarti-yang-disebut-oleh-bm-642753.html

3.       Para mantan Kepsek Belum Memiliki NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah)

Arie mengatakan, lebih memilih mengangkat para mantan Kepsek ketimbang yang belum pernah jadi Kepsek walau nilai hasil kelulusannya lebih tinggi, lantaran para mantan Kepsek sudah memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). Sehingga tak perlu menunggu calon Kepsek mendapatkan NUKS dulu. Sebab butuh waktu sekitar tiga bulan untuk memperoleh NUKS. (Kutipan dari wartakota.tribune.com 17/3).

Persyaratan NUKS bagi Kepsek tersebut di dasarkan pada Permendiknas 28/2010, dasar inilah yang digunakan oleh 26 peserta lelang jabatan Kepsek yang gagal lelang untuk mengajukan gugatan ke PTUN. Namun, gugatan tersebut justru di menangkan Pemprov DKI Jakarta, baik di tingkat pengadilan negeri maupun tingkat banding, sehingga pengangkatan kepsek di DKI Jakarta tidak bermasalah meski ybs belum memiliki NUKS sebagaimana ditegaskan oleh  Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Sri Rahayu, “…penggugat tak melakukan Kasasi setelah gugatannya ditolak di PT TUN, sehingga semestinya tak ada perubahan sistem lelang jabatan. Termasuk tata cara pengangkatan Kepsek. Harus tetap sesuai urutan nilai tes lelang jabatan,” tegas Sri pada link http://wartakota.tribunnews.com/2015/03/17/sistem-lelang-jabatan-kepsek-dikacaukan-dinas-pendidikan-dki

“Data yang sebenarnya, para mantan Kepsek pada urutan hasil tes lelang jabatan belum memiliki NUKS karena ketentuan yang mewajibkan NUKS baru tahun 2010 sementara para mantan kepsek tersebut sudah menjabat Kepsek sebelum tahun 2010. Ketentuan ini didasarkan pada Permendiknas 28/2010 tentang guru yang diberi jabatan Kepsek. Yang justru memiliki NUKS adalah para Cakep (calon kepala sekolah) setelah tahun 2010. Artinya, mengangkat para mantan Kepsek pun dengan alasan memiliki NUKS juga tidak tepat karena nyatanya mereka belum memiliki NUKS,” tegas Guntur Ismail, Dewan Penasehat SEGI Jakarta.

Revolusi Mental Jokowi di DKI Jakarta Harus Dilanjutkan

Pengangkatan Retno Listyarti sebagai kepala sekolah hasil lelang adalah cara Joko Widodo melakukan revolusi mental di Jakarta agar semakin sedikit Kepala Sekolah Korup yang menguasai sekolah. “Gubernur Jakarta,  Basuki Tjahaya Purnama, dan Kepala Dinas pendidikan DKI Jakarta sejatinya melanjutkan semangat revolusi mental ini untuk mereformasi pendidikan di Jakarta, bukan malah kembali ke sistem lama yang sudah tidak cocok lagi bagi seleksi kepemimpinan sekolah di Jakarta,”ujar Doni Koesoema A, anggota Dewan Pertimbangan FSGI.

Doni melanjutkan bahwa, “DKI membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas moral dan pemberani. Berani membongkar kebusukan dan kebobrokan moral praksis pendidikan. Retno adalah salah satu sosok pembaharu itu dan hal ini sejalan dengan semangat Jakarta Baru dibawah kepemimpinan Gubenur Ahok," tegas Doni.

Doni Koesoema (087883269408), Heru Purnomo (081287884550), Slamet Maryanto (081280790414) dan Jaka Sukardana (081296000845)