FSGI dan SEGI Jakarta Minta Kadisdik Klarifikasi Ucapan Kasarnya

WARTA KOTA, PALMERAH-Pengurus Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Serikat Guru Indonesia (SEGI) Jakarta terkejut membaca berita Wartakotalive.com berjudul Inilah Jawaban Kadisdik Baru Soal Sistem Lelang Jabatan Kepsek.

Dalam berita tersebut, ada sebuah kutipan dari Arie Budhiman, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yang menyebut kata 'kepsek brengsek' dan 'kucing dalam karung'. Karenanya, FSGI dan SEGI menuntut klarifikasi dari Kadisdik.

“Kami ragu pada pemberitaan yang mengutip pernyataan Kadisdik, seperti Kepsek kucing dalam karung, dan kepsek brengsek, untuk itu diperlukan penjelasan dan klarifikasi benarkah peryataan tersebut dilontarkan Kadisdik”, ujar Heru Purnomo, Ketua Umum SEGI Jakarta, seperti dikutip dari keterangan pers yang diterima Wartakotalive.com, Minggu (22/3/215).

Tidak hanya itu, Slamet Maryanto, Sekretaris Umum SEGI Jakarta, meminta agar Kadisdik mengumumkan secara terbuka siapa nama 'kepsek brengsek' dan 'kucing dalam karung' yang dimaksudnya. Tidak hanya itu, Slamet meminta kejelasan mengenai indikator 'kepsek brengsek' dan juga memberhentikan kepsek yang terbukti melanggar hukum sesuai peraturan perundangan.

”Harapan besar masyarakat Jakarta saat ini kepada Kadisdik adalah melaksanakan program yang sesuai dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta, yaitu upaya pencegahan dan pemberantasan kepsek korupsi ketimbang pemberantasan kepsek brengsek yang tidak jelas terukur indikatornya dan bukan skala prioritas dalam pembenahan pendidikan di DKI Jakarta," imbuh Slamet.

Sementara itu, FSGI dan SEGI Jakarta jiga mengklarifikasi bahwa pengangkatan kepsek di era Jokowi sudah sesuai dengan nomor urut hasil tes.

“Pada era Gubenur Jokowi, pengangkatan kepsek sesuai urutan hasil seleksi terbuka lelang jabatan kepsek. Saat itu pengangkatan nomor terakhir untuk Kepsek SMAN adalah Nengsih yang berada di urutan 122, Nengsih ditempatkan di SMAN 73 Jakarta Utara, dan pada Desember 2014 dimutasi ke SMAN 94 Jakarta Barat mendekati tempat tinggal yang bersangkutan,” ujar Jaka Sukardana, Presidium FSGI.

Ia menambahkan mengapa pengangkatan sampai urutan 122 sementara jumlah SMAN di Jakarta hanya 117, menurutnya karena saat itu banyak kepsek definitif yang lulus lelang beberapa memasuki masa pensiun dalam hitungan bulan dan lainnya sudah menjabat dua periode kepsek (8 tahun) sehingga kepadanya di tawarkan jabatan sebagai pengawas sekolah.

Selain itu, menurut Ujang Subiatun, Wakil Ketua SEGI Jakarta, Retno Listyarti diangkat masih sesuai nomor urut hasil lelang. Tidak hanya itu, menurut Jaka, masih ada 10 kepsek dibawah Retno yang diangkat menjadi kepsek. Karenanya, tidak ada unsur KKN atas pengangkatan Retno Listyarti.

"Yang bersangkutan diangkat sesuai dengan ketentuan dan hasil tes seleksi terbuka lelang jabatan Kepsek. Sebaiknya, dokumen hasil tes lelang kepsek dipelajari kembali agar Kadisdik yakin dengan klarifikasi kami,” ujar Ujang.

Ujang menambahkan tudingan pengangkatan Retno Listyarti sebagai kepsek berbau KKN dengan Jokowi sudah pernah dilontarkan oleh peserta lelang bernama Bambang Muhadi atau BM (SMKN 56) melalui tulisannya di Kompasiana.

Sementara, terkait mantan kepsek yang belum memiliki nomor unik kepala sekolah (NUKS), Guntur Ismail, Dewan Penasehat SEGI Jakarta, menyebutkan persyaratan NUKS bagi kepsek didasarkan pada Permendiknas 28/2010. Dasar inilah yang digunakan oleh 26 peserta lelang jabatan kepsek yang gagal lelang untuk mengajukan gugatan ke PTUN.

Gugatan tersebut, kata Guntur, justru dimenangkan Pemprov DKI Jakara di tingkat pengadilan negeri maupun tingkat banding. Sehingga, pengangkatan kepsek di DKI Jakarta tidak bermasalah meski para kepsek baru dari hasil lelang jabatan tersebut belum memiliki NUKS.

“Data yang sebenarnya, para mantan kepsek pada urutan hasil tes lelang jabatan belum memiliki NUKS karena ketentuan yang mewajibkan NUKS baru tahun 2010 sementara para mantan kepsek tersebut sudah menjabat kepsek sebelum tahun 2010. Ketentuan ini didasarkan pada Permendiknas 28/2010 tentang guru yang diberi jabatan kepsek. Yang justru memiliki NUKS adalah para Cakep (calon kepala sekolah) setelah tahun 2010. Artinya, mengangkat para mantan kepsek pun dengan alasan memiliki NUKS juga tidak tepat karena nyatanya mereka belum memiliki NUKS,” tegas Guntur.

Doni Koesoema, Anggota Dewan Pertimbangan FSGI, menyebutkan, pengangkatan kepala sekolah hasil lelang adalah cara Joko Widodo melakukan revolusi mental di Jakarta agar semakin sedikit kepala sekolah korup yang menguasai sekolah.

“Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama, dan Kepala Dinas pendidikan DKI Jakarta sejatinya melanjutkan semangat revolusi mental ini untuk mereformasi pendidikan di Jakarta, bukan malah kembali ke sistem lama yang sudah tidak cocok lagi bagi seleksi kepemimpinan sekolah di Jakarta,” ujar Doni.