RILIS FSGI DALAM RANGKA HARDIKNAS 2019

Anggaran Pendidikan Tinggi, Tapi Kualitas Masih Rendah

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2019, ada beberapa catatan kritis konstruktif yang ingin disampaikan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Disampaikan dengan harapan ada perbaikan yang subtanstif untuk pendidikan berkualitas ke depanya.

Pertama, bagi FSGI tren kenaikan anggaran pendidikan tiap tahun, bahkan 2019 ini alokasi APBN untuk pendidikan sebesar 492,5 Triliyun, merupakan angka yang sangat besar. Tapi belum berdampak terhadap outcome pendidikan yang bersifat janhka panjang, seperti: angka partisipasi sekolah, tingkat literasi nasional, capaian belajar siswa, tingkat kompetensi guru, dan akses serta ketersediaan infrastruktur pendidikan. Artinya dengan anggaran sebesar itu, belum berdampak signifikan terhadap pemenuhan 8 standar nasional pendidikan (SNP).

Kedua, belum berdampaknya anggaran yang besar itu terhadap pemenuhan standar sarana-prasarana, misalnya dibuktikan dengan permasalahan seputar pelaksanaan UNBK tiap tahunnya.

Secara umum pelaksanaan UNBK berjalan lancar. Tapi tiap tahun masalahnya justru selalu terjadi saat persiapan. Masalah klasik kekurangan komputer masih terjadi dimana-mana, meskipun diatasi dengan saling pinjam antar sekolah (resourche sharing) namun cara ini bukanlah penyelesaian. Faktanya ada sekolah yang meminjam komputer dan saat digunakan di sekolahnya komputer tersebut rusak. Tentu ini menjadi beban kedua sekolah. Belum lagi kendala listrik dan jaringan internet yang hingga saat ini, sekolah dibiarkan bertarung sendiri tanpa campur tangan pemerintah.

Menurut pantauan jaringan FSGI di daerah pada H-1 UNBK, masih terdapat beberapa sekolah yang belum singkron padahal jadwal singkron yang seharusnya sudah lewat. Keterlambatan singkron tersebut bukan dikarenakan kendala teknis, tetapi lebih kepada kurangya perhatian sekolah/madrasah kepada pekerjaan proktor dan teknisinya. Masih ada proktor yang kurang mendapat apresiasi dari sekolah.  Dalam hal honor misalnya, apalagi tahun ini besaran honor proktor/teknisi UNBK tidak disebut  khusus dalam juknis BOS. Sedangkan tahun lalu saja masih ada yang mendapatkan  honor dibawah ketentuan dana BOS. Kemdikbud tampaknya terlalu ambisius menargetkan pelaksanaan UNBK 100%, padahal kesiapan sarana/fasilitas komputer, tenaga proktor yang kurang terampil/minim apresiasi, jaringan listrik dan internet masih menjadi kendala di daerah-daerah. Mestinya ini dulu yang dibenahi Kemdikbud.

Ketiga, persoalan peningkatan kompetensi guru selalu menjadi atensi bagi FSGI. Capaian rata-rata nilai guru secara nasional, yang diukur melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) 2017, masih di kitaran angka 66 (dari skala 100). Ini adalah performance yang sangat memprihatinkan. Guru tak bisa serta-merta dituding malas dalam meningkatkan kompetensinya, dengan alasan uang tunjangan sertifikasi yang diperolehnya. Sebab ada juga kewajiban pemerintah yang belum ditunaikan dalam meningkatkan kompetensi guru. Selain kompetensi rendah, guru juga minim perlindungan dalam melaksanakan tugas profesi. Terbukti selama 2018-2019 banyak kasus kekerasan dan tindakan insinuatif terhadap profesi guru oleh oknum siswa atau orang tua di sekolah. Padahal pemerintah sudah membuat Permendikbud No. 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Tapi regulasi ini hanya jadi macan kertas. Sangat minim sosialisasi apalagi implementasi. Jadi guru masih merasa tidak aman dalam melaksanakan tugas profesinya.

Keempat FSGI mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menyelenggarakan dan  menguatkan program Sekolah Ramah Anak (SRA). Berdasarkan data dari KPAI (2019) diketahui bahwa dari 4.629 sekolah negeri dan swasta di Jakarta, hanya 315 sekolah (6,8 persen) yang masuk kategori ramah anak. Artinya, sekitar 93,2 persen sekolah lainnya, di berbagai jenjang, belum ramah anak. Dan angka ini berkorelasi dengan tingkat kekerasan terhadap anak, khususnya dalam dunia pendidikan. Jika kondisi ini tidak segera diperbaiki, maka sekolah yang semestinya menjadi tempat aman bagi tumbuh kembang anak, dikhawatirkan justru berdampak negatif terhadap perkembangan psikologi anak.

Kelima mulai UNBK tahun 2018 sampai 2019 ini, Kemdikbud mendisain soal ujian HOTS (Higher Order Thinking Skills) untuk siswa. Soal HOTS masih menjadi momok menakutkan bagi siswa. Sedari tahun lalu, FSGI melihat belum ada perbaikan yang signifikan dalam pelatihan-pelatihan bagi guru, khususnya dalam menyiapkan pembelajaran berbasis HOTS di kelas. HOTS itu semestinya bukan hanya ada pada ujian saja, tapi justru lebih penting lagi, HOTS itu tercipta dalam suasana pembelajaran di sekolah. Guru harus mampu mendisain pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir kritis, menalar, dan pemecahan masalah. Maka para guru harus mendapatkan pelatihan-pelatihan yang berkualitas dari negara. Ini yang dirasakan para guru masih sangat minim.

Keenam, rencana pemerintah dalam penerapan PPDB dengan Sistem Zonasi di Tahun ajaran 2019/2020 nanti, harus diimbagi dengan informasi dan sosialisasi yang utuh menyeluruh kepada orang tua dan sekolah. FSGI menerima laporan banyaknya penyimpangan pelaksanaan Zonasi PPDB di 2018 lalu. Tujuan Zonasi PPDB memang sangat mulia; menciptakan pemerataan dan keadilan pendidikan. Tapi harus ditunjang dengan pendataan calon peserta didik yang baik, koordinasi pusat dan daerah yang utuh, ketersediaan sekolah bilamana dalam satu wilayah zonasi memiliki kepadatan penduduk tinggi, sedangkan jumlah sekolah (rombongan belajar) tidak mencukupi. Waktu yang tinggal sekitar 1-2 bulan ini harus disiapkan pemerintah untuk menyempurnakan kekurangan Zonasi PPDB 2018 lalu, agar sistem Zonasi PPDB ini tidak berdampak sebaliknya; terjadinya ketidakadilan dalam pendidikan.

Berdasarkan enam (6) catatan FSGI di atas, maka rekomendasi yang kami berikan adalah:

1. Dengan anggaran pendidikan yang luar biasa besar itu, kami mendesak pemerintah untuk fokus terhadap pemenuhan 8 standar nasional pendidikan.

2. Pelaksanaan UNBK akan baik dan bermutu jika fasilitas penunjang UNBK dilengkapi terlebih dahulu. FSGI meminta pemerintah untuk mengadakan komputer di tiap sekolah, jaringan internet, dan pemenuhan atas kendalam-kendala teknis UNBK seperti yang kami ungkapkan di atas tadi.

3. Pelatihan bagi guru khususnya terkait pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian keterampilan berpikir kritis (HOTS) adalah sebuah keharusan. FSGI meminta Kemdikbud membuat semacam Buku Panduan Pembelajaran Berbasis HOTS bagi para guru, yang terdistribusikan secara nasional (bisa diakses online) untuk dipelajari mandiri jika pemerintah tidak mampu membuat pelatihan guru yang mengakomodir semua guru.

4. FSGI mendesak pemerintah daerah di Indonesia khususnya, menyelenggarakan Program Sekolah Ramah Anak (SRA), termasuk melatih pihak sekolah agar bisa menciptakan suasana sekolah yang aman bagi tumbuh kembang anak.

5. Rendahnya kompetensi guru harus diperbaiki dengan model pelatihan guru yang progresif, tidak konvensional seperti dulu. FSGI merekomendasikan pelatihan guru dengan syarat Pelatihan 4 B dan 1 E, yaitu; Berbobot (Pelatihan tersebut benar-benar berkualitas/tidak harus massal), Berdampak (Pelatihan ini mestinya berakibat pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas), Bermakna/Bermanfaat (Pelatihan ini sesuai dengan kebutuhan guru di masing-masing daerah/sekolah yang berbeda satu sama lain. Bukan sesuai dengan keinginan birokrasi), dan Berkelanjutan (Pelatihan bagi guru diselenggarakan bisa secara berjenjang atau ada keberlanjutan. Alias tidak sekali selesai). Evaluatif (Pelatihan guru harus dievaluasi untuk perbaikan mana kompetensi yang belum terpenuhi dst).

6. Sistem PPDB Zonasi tahun ajaran 2019/2020 nanti haruslah lebih objektif, berkeadilan, validitas pendataan yang baik, dan jujur. Waktu 2 bulan harus dipakai oleh pusat dan daerah untuk mendata calon peserta didik di satu wilayah zonasi, termasuk melengkapi jumlah kelas jika populasi penduduknya padat.

Demikian catatan FSGI dalam Hardiknas 2019 ini. Semoga pendidikan nasional kita makin berkualitas.

Jakarta, 2 Mei 2019

Satriwan Salim Wasekjen FSGI (082111050951)