FSGI : Banyak Nomor HP siswa Belum Valid, FSGI Desak Kemdibud Perpanjang Waktu Input

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merilis data perkembangan input data Bantuan Kuota Internet yang menyebutkan bahwa data nomor ponsel yang sudah terdaftar sebanyak 21,7 juta nomor dari 44 juta siswa dan 2,8 juta nomor dari 3,3 juta guru di Indonesia. Sementara itu, untuk mahasiswa, nomor ponsel yang telah tercatat sebanyak 2,7 juta nomor dari 8 juta mahasiswa, dan dosen 161 ribu dari 250 ribu dosen.

“Data ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PJJ yang berlangsung selama ini tidaklah didominasi oleh PJJ Daring. Tidak sampai 50 % siswa yang memiliki nomor HP untuk didaftarkan. Bahkan angka ini bisa saja berkurang setelah nomor HP siswa diverval nantinya,” ujar Heru Purnomo, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia.

“Hal ini juga menunjukkan bahwa Kemendikbud dan Pemerintah Daerah tidak memiliki pemetaan yang akurat terhadap implementasi PJJ yang sudah berlangsung. Berapa banyak siswa yang melaksanakan PJJ Daring atau berapa banyak siswa yang melaksanakan PJJ Luring maupun campuran. Berapa banyak siswa yang punya HP atau punya jaringan internet. Besarnya selisih antara nomor yang sudah terdaftar dengan target jumlah siswa yang akan diberikan bantuan menunjukkan implementasi PJJ tidak berlangsung sebagaimana mestinya,” ujar Fahriza Marta Tanjung, Wakil Sekjen FSGI

Berdasarkan laporan dari daerah, FSGI menemukan sisi-sisi kelemahan dari program Bantuan Kuota Internet, diantaranya :

1.    Beriringan dengan Bantuan Kuota Internet ini, operator selular telah menawarkan dan membagikan kartu perdana secara gratis, dimana penawaran ada yang dilakukan dengan iming-iming tertentu, yang bisa saja digolongkan sebagai gratifikasi. Berupa pemberian fasilitas tertentu yang dapat mempengaruhi pejabat atau penyelenggara negara (Kepala Sekolah) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk keuntungan pemberi fasiltas (Operaror Selular)

2.    Sebagian kartu perdana yang diberikan oleh operator selular ini sudah didaftarkan ke dapodik padahal belum tentu siswa memiliki HP. Anehnya lagi, ada siswa yang sudah memiliki nomor HP, tetapi yang didaftarkan adalah nomor HP yang diberikan oleh operator selular dengan alasan efektifitas entri data nomor HP.

3.    Efektifitas dari pembagian kuota internet juga patut diragukan karena sampai per 11 September saja tidak sampai 50 % nomor yang didaftarkan, artinya dana untuk bantuan kuota internet yang sangat besar antara 7,2 – 9 Triliyun sebagian besar akan tidak digunakan. Jumlah uang yang sangat besar, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membantu siswa lainnya yang mengalami kesulitan selama PJJ.

4.    Belum lagi, kalaupun siswa nantinya memperoleh bantuan kuota internet apakah kuota sebesar 35 GB benar-benar digunakan untuk belajar atau lainnya. Karena dengan kuota yang sebesar itu dalam waktu 1 bulan, jika hanya digunakan untuk pembelajaran daring tidak akan habis. Apalagi dari siswa yang nomornya didaftarkan tidak seluruhnya melaksanakan PJJ Daring, sehingga bantuan kuota internet tidak akan maksimal digunakan.

5.    Sampai hari ini belum ada kejelasan tentang kuota internet yang akan diberikan oleh Kemendikbud apakah bisa digunakan tanpa batas atau hanya pada aplikasi tertentu saja. Sebagaimana program operator selular melalui Kuota Belajar yang hanya bisa digunakan untuk aplikasi E-Learning dan Video Conference tertentu yang sudah bekerja sama dengan operator selular tersebut. Pada hal fakta di lapangan aplikasi medio sosial (Whats App dan sejenisnya), aplikasi video (Youtube dan sejenisnya) dan aplikasi searching atau pencarian paling banyak digunakan selama proses pembelajaran daring. Kalaulah aplikasi yang dominan digunakan ini tidak bisa terfasilitasi maka pemberian bantuan kuota internet tidak akan banyak membantu.

6.    Proses entri data dan verval data nomor HP siswa ke aplikasi juga banyak dikeluhkan oleh operator sekolah karena ketidakkonsistenan aplikasi yang digunakan. Terutama dari sisi akses, karena banyaknya sekolah yang menggunakan aplikasi tersebut sehingga proses entri menjadi sangat lambat. Bahkan ada juga kejadian bahwa nomor HP yang aktif tapi tertolak ketika dilakukan verval di aplikasi. Kesulitan-kesulitan yang timbul mengakibatkan operator sekolah hampir 24 jam berada di depan layar komputer karena harus terus memonitor perkembangan entri data dan verval.

7.    Sampai hari ini belum ada mekanisme dan prosedur tertulis yang dikeluarkan oleh Kemendikbud terkait Bantuan Kuota Internet. Apakah dalam bentuk edaran, juklak atau juknis. Padahal adanya prosedur ini penting untuk memastikan bantuan, yang menggunakan dana APBN dalam jumlah sangat besar ini, benar-benar tepat guna dan tepat sasaran. Jangan sampai uang yang sedemikian besar, kecil manfaatnya untuk PJJ, malah menjadi ajang operator selular untuk pesta pora.

Implementasi pendaftaran nomor siswa pada beberapa daerah :
No Nama Sekolah Alamat Jumlah Siswa Nomor HP didaftarkan Nomor HP Sudah Verval:
1 SMK N 1 Percut Sei Tuan Deli Serdang, Sumut 2440 2140 –
2 SMPN 52 Jakarta DKI Jakarta 667 667 667
3 SMAN 3 Seluma Seluma, Bengkulu 603 603 –
4 SMAN 1 Monta Kab. Bima, NTB 653 300 –
5 SMPN 10 Kota Bima, NTB 190 150 (XL-Axis) –
6 SMPN 12 Mataram NTB 732 346 (Proses entri) –
7 SMA Labschool Jakarta DKI Jakarta 760 760 760
8 SMKN ManonjayaTasikmalaya Jawa Barat 1562 1562 1488
9 SMAN 9 Kota Bengkulu Bengkulu 474 24 (Proses entri) –

 

Berdasarkan temuan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dengan ini Dewan Pengurus Pusat (DPP) FSGI memberikan rekomendasi :

Pertama, Pemerintah perlu meningkatkan akurasi pemetaan terhadap pelaksanaan PJJ yang sudah berlangsung selama ini sehingga kebijakan apapun nantinya yang akan diambil dalam rangkaian memperbaiki pelaksanaan PJJ akan tepat sasaran dan tidak terkesan sia-sia. Pemerintah harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk skenario terburuk sekalipun mengingat penularan dan penyebaran Covid 19 masih berlangsung cenderung semakin mengkhawatirkan dan penanganannya belum menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan.

Kedua, Mengingat jumlah anggaran yang digunakan untuk Bantuan Kuota Internet sangat besar, mencapai 9 Triliyun, maka kami meminta agar KPK beserta lembaga yang memiliki kewenangan lainnya, untuk melakukan pengawasan terhadap program ini karena potensi kerugian sudah mulai terlihat dengan kelemahan-kelemahan yang sudah kami uraikan sebelumnya.

Ketiga, Dengan adanya bantuan kuota internet ini, kami juga meminta agar sekolah diberikan diskresi untuk menggunakan gawai-gawai bantuan pemerintah, apakah melalui BOS Kinerja ataupun BOS Afirmasi, untuk digunakan siswa karena masih ada siswa yang didaftarkan nomor HP-nya tetapi tidak memiliki gawai untuk menggunakannya.

Keempat, Mengingat kesulitan yang dilakukan dalam proses entri maupun verval data nomor HP siswa, maka kami meminta agar proses entri maupun verval diperpanjang tanpa batas cut off karena bisa muncul kendala-kendala teknis seperti HP rusak, HP hilang, ganti HP yang baru, ganti nomor HP, jaringan tidak support dan lain-lain.