Tak Miliki Sarana, Jadi Kendala Penggunaan Bantuan Kuota Internet

 

 

 Bantuan kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai bagus untuk membantu pembelajaran jarak jauh. Namun, bantuan itu akan sulit digunakan oleh siswa yang tidak memiliki sarana penunjang, seperti tidak memiliki ponsel pintar.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta Kota Mataram, Baidawi pada Rabu, 2 September 2020 mengatakan, nomor ponsel siswa dan guru sudah dimasukkan sekolah-sekolah ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Menurutnya, semua sekolah, khususnya sekolah swasta sangat berterima kasih dengan program ini. Namun, nantinya akan menjadi kendala bagi siswa yang tidak punya ponsel, atau ponsel yang dimiliki orang tuanya bukan ponsel pintar yang bisa mengakses internet.

“Kendalanya di situ, yang tidak memungkinkan untuk digunakan dalam pembelajaran daring,” ujar Baidawi.

Baidawi mengatakan, bantuan kuota internet ini akan dimanfaatkan oleh seluruh sekolah untuk lebih mengefektifkan pembelajaran dalam jaringan (daring) supaya tidak ada alasan siswa tidak memiliki kuota internet.

Sebelumnya, Kemendikbud telah mengirimkan surat ke Kepala Dinas Pendidikan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengawal pendataan nomor ponsel siswa di Dapodik. Waktu pemasukan nomor ponsel peserta didik ke aplikasi Dapodik untuk keperluan pemberian kuota internet diperpanjang hingga 11 September 2020, sebelumnya berakhir pada 31 Agustus 2020.

Terpisah, Kepala SMA Kristen Tunas Daud Mataram, Fransisco Thathit Sudarsono, S.Psi., mengatakan, program ini sudah ditunggu pihaknya sejak awal Belajar dari Rumah (BDR). “Saya rasa ini bentuk kepedulian dan pemecahan masalah siswa dan sekolah yang kesulitan kuota internet dalam praktik BDR,” katanya.

Pihaknya juga sudah memasukkan nomor telepon siswa ke Dapodik. “Jadi kami sedang menunggu langkah apa selanjutnya. Apa kuota itu langsung transfer ke nomor siswa atau seperti apa. Itu yang sedang kami tunggu,” ujarnya.

Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengapresiasi Kemendikbud atas kepetusannya mengalokasikan anggaran sebesar Rp7, 2 triliun untuk subsidi kuota internet dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen. Bantuan kuota internet selama empat bulan ke depan diharapkan dapat membantu dan mengurangi beban membeli tarif internet yang cukup mahal.

Namun, kebijakan ini dinilai hanya mengatasi satu masalah dari banyaknya kendala PJJ jika dilakukan secara daring. Meskipun sebenarnya PJJ tidak harus selalu daring.

Mansur Sipinathe dari Serikat Guru Mataram yang juga tenaga pendidik di salah satu SMAN di Lombok Barat berdasarkan keterangan pers yang diterima Suara NTB, mengatakan FSGI mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk juga memikirkan kepentingan siswa yang tidak memiliki gadget.

Menurutnya, Kemendikbud pernah menyampaikan pembelajaran melalui TVRI efektif dilakukan, jika betul demikian mengapa pembelajaran melalui TVRI ini tidak ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya? “Misalnya dengan menambah durasi pembelajaran, bisa juga dengan memperluas cakupan per sesi pembelajaran,” ujar anggota Bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang) FSGI ini.