FSGI Nara Sumber Legislatif Fair 2020 UPI Kampus Cibiru

 OmniBUS Law, Bukan Untuk Sekolahan

(Legislatif Fair 2020, HiMa UPI Kampus Cibiru, 19-20 Desember 2020)
 

Berbagai kontroversi dan demonstrasi penolakan muncul sejak draf  RUU Omnibuslaw Cipta Kerja tersebar ke public di awal tahun 2020, pun hingga akhir tahun ini masih terjadi penolakan terutama dari kalangan pekerja, bahkan ada yang mengajukan judicial review ke MA.

Terkait sektor pendidikan, keberadaan pasal  65 paragraf 12 yang kabarnya sempat  dihapus oleh DPR, juga menimbulkan  polemik dan kehawatiran akan munculnya privatisasi, komersialisasi dan liberalisasi pendidikan.

Benarkah demikian?

Fakta OmniBUS Law,  UU No. 11 Tentang  Cipta Kerja

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 setebal 1187 halaman itu tersusun atas 15 BAB, Bagian, Paragraf, dan 186 Pasal. Terdapat 11 klaster perubahan diantaranya Penyederhanaan Perizinan, Pemberdayaan UMKM, Kemudahan investasi dan percepatan proyek strategis nasional.

Dimana sektor pendidikan?

BAB III:  Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha.

Bagian Keempat : Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi (ada 15 Sektor : Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, keagamaan dll.)

Paragraf 12: Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 65 (1) Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

 Faham OmniBUS Law,  UU No. 11 Tentang  Cipta Kerja

1.      Secara umum paragraf diawali dengan  pasal yang menyebutkan undang-undang yang akan diubah.

Misalnya, Paragraf 11: Kesehatan, Obat, dan Makanan (Pasal 59-64)

Pasal 64 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Di paragraf 12 ini tidak disebutkan satupun Undang-undang pendidikan dasar, menengah dan tinggi  yang akan diubah.

2.      Perizinan seperti disebut dalam bagian umum undang-undang ini adalah perizinan untuk pengembangan usaha UMKM.

Dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKN, Pasal 19 Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia dilakukan dengan cara: c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.
Sektor Pendidikan yang dimaksud adalah Lembaga Diklat bukan Satuan Pendidikan atau Sekolah.

3.      Dalam Penjelasan atas UU No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dicantumkan bahwa:

Pasal 65 ayat (1)

Yang dimaksud dengan kata “dapat” dalam ketentuan ini pada dasarnya kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha tidak berlaku pada sektor Pendidikan,  kecuali lembaga pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus yang diatur tersendiri.

Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa pengelolaan satuan Pendidikan bersifat nirlaba sehingga tidak dapat disamakan dengan pengelolaan kegiatan usaha.

 

Dengan demikian perlakuan, persyaratan, dan proses izin yang diperlukan oleh satuan Pendidikan untuk kegiatan operasionalnya tidak dapat sama dengan perlakuan, persyaratan, dan proses Perizinan Berusaha untuk kegiatan yang dapat bersifat laba.

 

Ketentuan izin untuk satuan Pendidikan tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang Pendidikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Undang-Undang tersebut tidak diatur dalam UndangUndang ini dan tetap berlaku untuk pengelolaan satuan Pendidikan formal maupun nonformal yang dikelola oleh masyarakat.  

Ketentuan pasal ini dapat digunakan secara suka rela untuk proses kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, dan standar bangunan Gedung.

 

KESIMPULAN dan REKOMENDASI

 

1.      FSGI memandang bahwa OmniBUS Law UU Cipta Kerja tidak mengatur dan tidak mengubah undang-undang terkait pengelolaan satuan pendidikan (sekolah/madrasah) maupun pendidikan tinggi formal maupun non formal yang dikelola oleh yayasan/masyarakat dan bersifat nirlaba.

2.      FSGI mendorong Pasal 65 paragraf 12 untuk di revisi sehingga jelas disebutkan bahwa perizinan berusaha diwajibkan untuk  lembaga pendidikan milik Perusahaan/perseroan, Lembaga diklat, kursus-kursus yang berorientasi profit/laba, dan atau berada di kawasan ekonomi khusus.

3.      FSGI Mendesak pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah untuk menjaga ekses kemudahan izin berusaha sektor pendidikan ini agar tidak terjadi  privatisasi, komersialisasi, dan liberalisasi pendidikan berkedok lembaga nirlaba maupun asing yang  berpotensi merugikan pajak dan keuangan negara.

 

 

Mataram, 18 Desember 2020
Wasekjen FSGI
MANSUR (Cp. 085937000006)