Mencuatnya data sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) di Bima NTB yang diduga fiktif menjadi topik hangat perbincangan publik
saat ini, bahkan banyak yang menyortinya. Sebab, selain mencoreng marwah
pendidikan, juga masuk kategori kejahatan adminstrasi, jika hal itu benar
adanya.
Tak terkecuali, Serikat Guru Indonesia (SGI) Kabupaten Bima
juga ikut merespon, bahkan akan mengatensi khusus terkait dugaan PKBM fiktif
tersebut.
"Persoalan ini menjadi atensi kita selaku organisasi
profesi. Kami selalu bersuara soal perbaikan sistem pendidikan di Bima agar
lebih baik. Namun semasih ada praktek komersialisasi, menjadi penghambat laju perkembangan pendidikan. Ini
menjadi fokus kita bersama," ungkap ketua SGI Kabupaten Bima Eka Ilham,
S.Pd, M.Si, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Diskusi Refleksi Pendidikan
dan Kebudayaan di NTB yang digelar SGI, di Rumah makan Sabar-subur Belo, Kamis
(30/12/21).
Eka mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan
upaya advokasi terhadap sejumlah persoalan yang menyangkut pendidikan. Terutama
polemik mencuatnya data PKBM yang diduga fiktif tersebut. "Kami
kerja berbasis data. Maka dari itu, masalah PKBM ini, kita akan intruksikan
Korwil masing masing Kecamatan di Bima untuk turun lapangan mensurvei dan
menghimpun informasi terkait proses belajar mengajar PKBM yang ada,"
tegasnya. Jangan sampai, lanjutnya, para oknum pengelola PKBM menyalahgunakan
anggaran negara yang diamanatkan Pemerintah Pusat untuk kemajuan pendidikan di
Bima. Hanya dengan bermodalkan stempel dan peserta didik manipulatif.
"Hal ini yang harus kita jaga dan kawal bersama. Oleh karena itu, kami
harap rekan rekan media dapat tetap bersenergi dengan SGI sebagai corong
komunikasi terhadap pemangku kebijakan, sehingga pendidikan dapat berkembang
baik, yang tentunya juga berimbas pada peningkatan IPM," pungkasnya